BNPB Mitigasi Dampak Kekeringan di Sejumlah Wilayah

JAKARTA - Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menyiapkan sejumlah langkah untuk memitigasi dampak kekeringan yang melanda sejumlah wilayah Indonesia. Langkah tersebut dilakukan sebagai antisipasi terhadap periode kekeringan yang berdasarkan tren berlangsung cukup panjang.

Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Berton SP Panjaitan mengatakan, berdasarkan tren pada 2015–2025, periode kekeringan secara umum berlangsung dari Mei hingga Desember.

Namun, puncak kekeringan bervariasi setiap tahunnya. Pada 2018, misalnya, puncak kekeringan terjadi pada Juli, sedangkan pada 2023 terjadi pada September.

Oleh karena itu, ia mengatakan tren tahunan serta variasi puncak kekeringan tersebut perlu segera dimitigasi, terutama karena kondisi tersebut umumnya dipengaruhi oleh curah hujan yang tidak merata.

"Jadi ini perlu disikapi dengan bijak oleh semua warga negara karena ini juga bisa mengganggu produksi pertanian, menurunkan ketersedian air bersih, meningkatkan risiko kebakaran, hingga ancaman terhadap ketahanan pangan serta kesehatan masyarakat," ujar Berton dalam konferensi pers, Selasa (15/9).

Sebagai langkah mitigasi, ia mengatakan BNPB akan menjalankan empat strategi utama.

Pertama, BNPB akan mengoptimalkan cadangan air melalui Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) serta pengisian embung, danau, waduk, dan penampungan air lainnya. Upaya tersebut akan dilakukan bersama unsur pemerintah lainnya.

Kedua, BNPB akan memperkuat kapasitas daerah dalam menghadapi kekeringan dengan mendukung penyediaan sarana dan prasarana air, terutama pembangunan sumur dalam.

"Dan BNPB sudah melakukan beberapa pembangunan sumur dalam, ada yang kita lakukan di beberapa kabupaten dan provinsi," paparnya.

Ketiga, BNPB akan mendorong mitigasi jangka panjang melalui penghijauan di kawasan hulu sungai pada musim hujan untuk memulihkan resapan air tanah secara alami.

Keempat, BNPB akan memastikan pemerataan distribusi air bersih dan sanitasi agar pasokan air di kabupaten/kota terdampak tetap berjalan lancar.

Meski BNPB berkomitmen menjalankan berbagai upaya mitigasi, Berton tetap mengimbau masyarakat untuk menjaga sumber air dan tidak mengeksploitasi sumber daya air secara berlebihan.

Ia juga meminta masyarakat memprioritaskan penggunaan air untuk kebutuhan esensial, seperti memasak dan sanitasi, mematikan keran saat tidak digunakan, serta mendaur ulang air selama tidak mengandung bahan kimia berbahaya.

"Kita perlu dengan bijak menggunakan sumber mata air," tutur dia.

Berdasarkan pantauan BNPB, saat ini terdapat 10 kabupaten dengan tingkat kejadian kekeringan tertinggi di Indonesia, yakni Bima, Bogor, Parigi Moutong, Subang, Bekasi, Bandung Barat, Pangandaran, Demak, Semarang, dan Pekalongan.

Selain itu, berdasarkan peta peringatan dini Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) pada Dasarian II September 2026, wilayah dengan klasifikasi Awas tersebar di sebagian besar Pulau Jawa, Sumatra bagian selatan, sebagian Kalimantan Barat dan Kalimantan Tengah, serta sebagian Sulawesi Utara dan Sulawesi Selatan.