Aturan The Green Procurement Guide Direvisi, Ekspor Kertas RI Berpotensi Naik
Mulai berlaku pada 1 April 2023, revisi GPG ini bertujuan untuk mempromosikan dan menyebarluaskan produk serta layanan produk ramah lingkungan yang akan berkontribusi mengurangi dampak negatif lingkungan.
TRIPODNews.id - Pemerintah Kota Tokyo kembali merevisi peraturan The Green Procurement Guide (GPG) sehingga lebih objektif serta tidak memberikan hambatan signifikan. Hal tersebut dinilai akan berdampak pada peningkatan ekspor produk kertas Indonesia ke Jepang.
Mulai berlaku pada 1 April 2023, revisi GPG ini bertujuan untuk mempromosikan dan menyebarluaskan produk serta layanan produk ramah lingkungan yang akan berkontribusi mengurangi dampak negatif lingkungan.
Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kemendag Budi Santoso menyebut bahwa perubahan positif ini merupakan bukti keberhasilan Pemerintah Indonesia dalam memperjuangkan kepentingan industri kertas Indonesia dan membuka peluang yang lebih besar terhadap produk kertas dan hasil hutan Indonesia di Jepang.
“Pemerintah Indonesia mengapresiasi Pemerintah Kota Tokyo yang telah mengakomodasi usulan Indonesia dan mendukung upaya Indonesia untuk produk berkelanjutan dengan tetap menjaga biodiversitas,” ujar Budi
Sebelumnya pada 2020, GPG mencantumkan klausul tambahan, yaitu: ‘Jika perusahaan pernah terdisasosiasi/pemutusan hubungan dari sertifikasi kehutanan apapun seperti Forest Stewardship Council (FSC), Programme for Endorsement of Forest Certification (PEFC), atau Sustainable Green Eco-system Council (SGEC), maka produknya tidak dapat diterima’.
