63.789 Pekerja Kena PHK hingga September 2026, Jawa Barat Tertinggi
JAKARTA – Sebanyak 63.789 pekerja melaporkan mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK) selama Januari hingga September 2026. Data Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) menunjukkan, Jawa Barat menjadi provinsi dengan jumlah laporan terbanyak, yakni 13.044 orang.
Data yang dipublikasikan melalui portal Satu Data Kemnaker pada Minggu (11/10/2026) tersebut memperlihatkan bahwa laporan PHK masih terkonsentrasi di sejumlah provinsi di Pulau Jawa. Jumlah laporan dari Jawa Barat setara dengan sekitar 20,45% dari total laporan nasional pada periode tersebut.
Banten berada di posisi kedua dengan 7.733 pekerja yang melaporkan terkena PHK. Selanjutnya, Jawa Timur mencatat 6.154 laporan, sedangkan Jawa Tengah berada di urutan keempat dengan 5.585 laporan.
Adapun DKI Jakarta menempati posisi kelima. Sepanjang Januari–September 2026, jumlah pekerja yang melaporkan terkena PHK di ibu kota mencapai 4.587 orang.
Dominasi provinsi-provinsi di Pulau Jawa terlihat dari daftar lima wilayah dengan laporan PHK tertinggi. Kelima provinsi tersebut secara keseluruhan menyumbang sebagian besar laporan yang tercatat di antara wilayah dengan angka PHK tertinggi secara nasional.
Berikut daftar lima provinsi dengan laporan PHK terbanyak sepanjang Januari–September 2026 berdasarkan data Kemnaker:
1. Jawa Barat: 13.044 orang.
2. Banten: 7.733 orang.
3. Jawa Timur: 6.154 orang.
4. Jawa Tengah: 5.585 orang.
5. DKI Jakarta: 4.587 orang.
Kemnaker menyusun data tersebut berdasarkan pekerja yang melaporkan terkena PHK melalui sistem Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP). Dengan demikian, angka 63.789 orang merujuk pada laporan yang tercatat melalui sistem tersebut selama periode Januari hingga September 2026.
Data ini memberikan gambaran mengenai persebaran laporan PHK di Indonesia, dengan Jawa Barat menempati posisi teratas, disusul Banten, Jawa Timur, Jawa Tengah, dan DKI Jakarta. Namun, angka tersebut perlu dipahami sesuai cakupan pencatatannya, yakni laporan PHK yang masuk melalui sistem JKP, bukan otomatis keseluruhan pekerja yang mengalami PHK di Indonesia.
